 |
| (foto by foto.vivanews.com) |
JAKARTA - Gerakan penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta dan berbagai daerah, relatif tak kuat atau lemah karena hanya dilakukan oleh mahasiswa serta kelompok kecil politisi yang kontradiksi. Kunci utama efektivitas gerakan perlawanan jika didukung DPR serta elemen masyarakat.
"Secara politik kalau melihat gerakan yang ada selama ini lebih banyak adalah mahasiswa yang menuntut itu. Jadi, dampak dari gerakan itu tidak terlalu kuat. Kalau bicara gerakan, akan kuat kalau didukung banyak elemen, didukung politisi," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ahmad Bakir, di Jakarta, Minggu (18/3).
Dia menilik sebagian besar fraksi DPR sudah berpihak kepada kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Ini tak lepas dari cara pemerintah memainkan politik yang bisa memberi pemahamann kepada politisi agar bisa mencapai kesepakatan dalam menaikan harga.
Namun, Bakir tetap mengingatkan pemerintah agar komitmen membuat kebijakan kompensasi, seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang bisa dikucurkan pada hari sama kenaikan BBM. Sebab, kenaikan ini sesuatu yang tak terelakkan. "Yang harus dipikirkan oleh pemerintah misalnya masalah kompensasi atas kenaikan BBM," kata Bakir.
Dia memprediksi, jika pemerintah jadi menaikkan BBM, tentu pertama-tama masyarakat pasti shock. Karena, kebijakan itu memberatkan, terutama masyarakat paling bawah. Pemerintah sendiri pun memahami dampak kenaikan BBM tersebut. "Pemerintah, politisi dan rakyat pasti berat merasakan kondisi yang tak terelakan ini," katanya.
Menurut dia, penyaluran BLSM harus diawasi oleh seluruh komponen bangsa agar tidak terjadi penyimpangan. "Kemungkinan penyimpangan itu ada, jadi butuh pengawasan dan pengawalan bersama-sama kalau tidak masyarakat kecewa. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi sampai ke paling bawah, baik itu bupati hingga kepala desa," katanya.
Saluran Aspirasi
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbangingrum mengatakan, maraknya aksi demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM di berbagai daerah karena ketidakpahaman dan ketakutan. Namun, dia sendiri menilai jika demonstrasi kenaikan harga BBM itu sebagai bentuk aspirasi dari suara masyarakat.
"Demo itu halal dan wajar. Selama semua tidak anarkis, silahkan saja demo," kata Anas didampingi Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron saat panen raya padi dan manggis, di Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Anas menyesalkan penahanan sejumlah aktifis mahasiwa oleh aparat saat menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM. Namun dia yakin, penahanan tersebut telah disertai alasan yang jelas. "Saya berharap semua tidak terprovokasi dan tidak saling memprovokasi," ujarnya.
Menurut Anas, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani BBM merupakan hal luar biasa. Selain menaikkan harga BBM, presiden juga pernah menurunkan harga BBM beberapa waktu lalu. "Ini belum pernah dilakukan presiden lain yang memimpin negara ini," katanya.
Sikap pemerintah untuk menaikan BBM juga dinilai langkah matang dan sudah dipersiapkan, termasuk upaya menangkal dampaknya. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah memperbesar porsi BLSM dan berbagai jaminan bagi masyarakat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Anas yakin, berbagai program kompensasi kenaikkan BBM lain juga telah disiapkan pemerintah sebagai upaya menekan dampak negatif pada masyarakat. "Pemerintah tidak ingin masyarakat menderita. Subsidi BBM akan dialokasikan pada berbagai kegiatan lain yang lebih produktif dan jaminan bagi masyarakat terutama kesehatan dan pendidkan," katanya.
Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan terus bekerja untuk rakyat, dengan membantu setiap kesulitan yang ada di masyarakat. "Karena kami sadar bahwa berpolitik di Partai Demokrat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Herman. (Feber S)
Sumber: suarakarya-online.com
