BANDA ACEH — Permasalahan utama pemasaran dua produk perkebunan andalan Aceh, kopi dan kakao, adalah infrastruktur. Hingga saat ini Aceh belum memiliki pelabuhan ekspor impor berstandar internasional. Padahal pasar utama dua komoditas itu adalah pasar ekspor. Karena itu, pembangunan pelabuhan harus dipercepat."Infrastruktur memang masih menjadi kendala. Ke depan, ini yang kami harapkan dapat segera diselesaikan sehingga kami tak tergantung pada Medan untuk menjual produk perkebunan. Petani dan pedagang di Aceh akan lebih memiliki daya tawar," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Iskandar, Jumat (16/3/2012), di Banda Aceh.
Kopi gayo adalah komoditas perkebunan unggulan di Aceh. Kopi tersebut dikenal di seluruh dunia karena rasanya yang khas.
Pasar ekspor masih menjadi pasar utama kopi gayo. Tahun 2011 Aceh memasok kopi hingga 7,854 juta ton ke sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Hanya saja, selama ini ekspor kopi Aceh lewat Medan. Volume ekspor kopi asal Aceh melalui Medan tergolong besar, mencapai sekitar 7,854 juta ton.
Meski masih kalah jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Sulawesi, kapasitas ekspor kakao dari Aceh menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2011 sebanyak 25.000 ton kakao Aceh diekspor atau naik dari 20.000 ton pada 2010.
Terkait hal itu, Konferensi Kakao dan Kopi yang digelar di Banda Aceh pada 14-15 Maret 2011 menyampaikan rekomendasi berupa pembangunan segera Pelabuhan Krueng Geukuh di Lhoksuemawe.
Ketua Tim Perumus Konferensi Kakao dan Kopi Aceh, Giri Arnawa, menyampaikan, pembangunan perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh, Lhokseumawe, peletakan batu pertamanya direncanakan pada tahun 2012 sampai 2014 dengan dana Rp 1,25 triliun.
"Pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi pintu ekspor komoditas unggulan Aceh, seperti kakao dan kopi, sehingga memberi dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi Aceh," kata Giri.
Dalam konferensi dua hari itu, juga direkomendasikan agar Pemerintah Aceh segera mendorong pengintegrasian komoditas kakao dan kopi sebagai aktivitas utama dalam koridor ekonomi Sumatera pada Rencana Induk Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini selaras dengan salah satu butir dari draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh untuk pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian.
Karena itu, konferensi yang merupakan bagian dari kegiatan program Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) ini juga mengharapkan agar Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai badan pelaksana program perlu lebih konkret dalam mendukung produk unggulan kabupaten.
"Terutama komoditas kakao dan kopi di beberapa kabupaten di Aceh," lanjut Giri.
Pada bagian rekomendasi lainnya, pemerintah diharapkan dapat menfasilitasi perlindungan hukum indikasi geografis (IG) kakao dan kopi melalui program sertifikasi. Forum Kakao Aceh dan Forum Kopi Aceh juga diminta menjembatani kerja sama kemitraan antara petani dan pemerintah, swasta dan lembaga internasional.
Hal ini diperlukan untuk perluasan pengembangan dan nilai tambah komoditas kakao dan kopi di Aceh serta sertifikasi di pasar internasional. Pada bagian akhir rekomendasi, konferensi meminta Multi Donor Fund (MDF) yang memberikan dana hibah untuk kegiatan EDFF dapat melanjutkan pendanaan program pengembangan masyarakat.
"Pergeseran orientasi pendekatan program yang dilakukan MDF pascatsunami di bidang development program, dipandang penting mengacu pada pengembangan komoditas unggulan," ucap Giri.(regional.kompas.com)
