 |
| Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) |
- Mengapa Irwandi Setuju Bahas Ulang Qanun
- PKS: Kami Khawatir Ada yang Mengerahkan Massa
- wandi - Nazar Rujuk?
Thursday, 14 July 2011
BANDA ACEH – Pertemuan 11 partai politik yang menghasilkan Kesepakatan Setui yang diantaranya sepakat meminta penundaan Pilkada mendapat reaksi dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mengapa Irwandi setuju membahas ulang qanun Pilkada? Mengapa pula ia tidak kecewa dengan kesepakatan itu?
Berikut wawancara The Atjeh Post bersama dua wartawan lain di kantornya, Kamis, 14 Juli 2011.
Tadi malam 11 partai sepakat meminta penundaan pilkada. Apa pendapat anda?
Untuk menunda pilkada ada tiga syarat. Pertama, tidak ada anggaran, kedua ada bencana alam yang besar dan ketiga, ada konflik yang menghambat pelaksanaan pilkada. Kalau anggaran, ada anggarannya. Tentang bencana alam, sekarang tidak ada bencana alam. Kalau konflik dapat dibuat. Pertanyaannya, apakah parlok dan parpol yang ada di Aceh berani nggak membuat konflik. Sanggup nggak menanggung resiko konflik?
Kalau konflik hukum tidak ada konflik. Kalau dibilang qanun yang tidak saya teken, kalau tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi bagaimana saya teken. Kalau dikatakan tunda dulu pilkada, tidak ada alasan. Pilkada hanya bisa ditunda dengan tiga hal itu.
Kalau dikatakan ada konflik legislasi, tidak ada juga. Karena, kalau tidak ada produk hukum yang baru, maka gunakanlah yang existing (yang sudah ada). Cuma, herannya saya, kenapa parpol ikut-ikutan. Seandainya hasil survey yang diumumkan kemarin itu bukan saya di atas, mungkin mereka tidak ikut serta dalam pertemuan itu.
Ada anggapan dari sebagian orang, dengan Parpol tidak
mencalonkan wakilnya, dengan sendirinya Pilkada akan ditunda. Ini
bagaimana?
Kalau calon cuma satu, Pilkada ditunda. Ini calon sudah dua, saya dan Abi Lampisang. Jadi, Pilkada tidak boleh ditunda.
Jadi boikot dari partai politik tidak berpengaruh?
Tidak ada urusan. Begini, mereka memboikot karena melihat. Pertama
karena peraturan mereka sendiri yaitu yang dicalonkan haruslah orang
yang teratas dalam hasil survei. Yang dapat posisi teratas di survei itu
saya. Tetapi saya kan mencalonkan diri dari jalur independen. Jadi,
mereka terpaksa harus mendaftarkan calon-calon yang diperkirakan akan
kalah.Nah, kalau itu dipakai sebagai alasan untuk memboikot Pilkada, itu namanya terlalu mengada-ada dan tidak patuh hukum. Mestinya, partai nasional lah yang memperjuangkan hukum nasional, aturan nasional. Kenapa Parnas kali ini lebih mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan partai, bukan kepentingan negara.
Saya yakin kalau hasil survei dua hari lalu bukan saya yang teratas, mereka tidak akan ikut ajakan Mentroe Malik untuk memboikot. Tapi ini pun dari awal saya sudah tahu. Ada move-move politik yang dilakukan oleh politikus nasional.
Mereka gagal membendung independen, lalu mau menunda pilkada. Agar apa? Agar saya habis masanya. Itupun percuma. Saya juga tidak menggunakan pengaruh saya sebagai gubernur untuk pilkada. Saya tidak akan menggunakan fasilitas (negara) untuk Pilkada. Tetapi yang mereka lupa bahwa kalau saya nyata-nyata dikorban karena masalah politik ini, simpati masyarakat ke saya.
Dan jelas, terutama Partai Aceh, mereka menggunakan cara-cara telanjang, cara yang gampang dibaca oleh masyarakat di kampung pun. Ketika harapan saya tinggi terhadap parnas,sebagai partai yang lebih dewasa, lebih mementingkan kepentingan nasional, ternyata ikut-ikutan ini. Apakah saya kecewa? Tidak. Saya cuma merasa geli.
Ada pihak-pihak yang menginginkan eksekutif dan legislatif membahas kembali. Bagaimana menurut Anda?
Seharusnya qanun baru selesainya awal 2011, tetapi ditunda-tunda
akhirnya tidak selesai-selesai. Kementerian Dalam Negeri ada mengatakan,
memfasilitasi legislatif dan eksekutif agar ada titik temu, tetapi
Adnan Beuransyah mengatakan, “no time.” Bagi kami, oke-oke saja. Tetapi
yang namanya diskusi atau pembahasan kembali bukan berarti kami akan
menerima apa yang dipaksakan oleh PA. Yang sesuai dengan konstitusi apa,
ya itu. |
Pertemuan Setui antara 11 partai politik | Foto: serambinews.com |
Maksud anda,calon independen harus tetap dimaksukkan?
Oh ya, sebab tanpa calon independen Pilkada rawan gugatan. Kalau ada
yang gugat karena itu rawan hukum, maka gagallah Pilkada. Cuma
masalahnya, politikus lebih menonjolkan birahinya, bukan wisdomnya,
bukan masalah hukumnya. Sebenarnya, DPRA tidak keberatan dengan
independen, hanya mereka keberatan dengan saya. Kenapa? Karena mereka
melihat saya besar kemungkinan untuk menang lagi. Kenapa mereka begitu
saja percaya dengan survei. Bukankah survei 2006 menempatkan saya di
posisi juru kunci? Hal yang sama bisa saja terjadi lagi. Kenapa mereka
takut? Menang atau kalah kan biasa dalam kehidupan.Mestinya parnas percaya diri dengan siapapun calon yang didukungnya, karena survei tidak 100 persen akurat. Dan ketika orang lain melakukan survei, ada lagi orang-orang yang menang. Apa yang mereka takut? Lalu kenapa memang kalau saya terpilih lagi. Kenapa…kenapa…, apakah selama ini pemerintahan yang saya jalankan kinerjanya buruk? Kenapa timbul phobia.
Bagaimana kalau partai nasional memboikot Pilkada?
Kalau memboikot itu hak mereka. Mereka berhak untuk ikut atau tidak.
Tetapi kalau memboikot cuma karena melihat tidak ada kemungkinan menang,
itu pengecut. Kalau mereka tidak ikut tapi punya calon yang kuat, itu
fair. Sangat fair kalau mereka beralasan begitu. Bukan beralasan kambing
hitam ini, kambing hitam itu. Kalau mereka mengatakan, oke kami tidak
punya calon yang kuat, oleh karena itu kami tidak ikut. Itu fair. Saya
hargai kesatriaan mereka. Kalau diboikot pun pemilu sah, sebab ada dua
kompetitor sekarang.Kemudian kembali ke tiga hal yang dapat menunda pilkada tadi. Apakah mereka berani membuat konflik? Kalau iya, mereka harus berani berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Tadi anda setuju bahas ulang qanun pilkada kalau dimasukkan calon indepedenden….
Saya setuju membahas ulang qanun pilkada tanpa syarat. Dalam
pembahasan itu nanti kita ngomong apa-apa saja yang harus dimasukkan.
Bukankah itu akan memakan waktu lagi?
Kalau qanun baru belum siap, pilkada jalan terus sesuai qanun lama.
Ketika qanun itu siap, maka akan dituangkan dalam aturan pelaksanaan
pilkada.
Sebagai kepala Pemerintah Aceh, jika Parpol bertemu presiden meminta penundaan bagaimana?
Mungkin presiden akan menjawab sesuai dengan kaedah hukum. Bukan
karena dipengaruhi atau ditakut-takuti. Presiden SBY bukan presiden
mereka-mereka saja, tetapi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jangan lupa juga, presiden punya aparatnya di daerah. Pasti nanti
saya, Kapolda, Pangdam dan Kajati akan dipanggil.
Apa yang akan anda sampaikan kalau dipanggil?
Ya, saya akan sampaikan tidak ada hal yang bisa membuat Pilkada
ditunda. Masalah hukum ada, anggaran ada, bencana alam tidak ada,
konflik sekarang tidak ada, kalau mau dibuat yang terima resiko ya yang
buat konflik. Kalau karena ada ancaman akan ada konflik, ada aparat
penegak hukum yang bekerja. Kalau mereka minta agar presiden
menghormati UUPA, jawabannya sama saja dengan kemarin. Bahwa calon
perseorang ada dalam MoU dan berlaku selamanya. Nggak percaya? Lihat
pasal 122. Kemudian dalam pelaksanaan MoU, GAM tunduk kepada konstitusi
Indonesia. Nah, perubahasan pasal 256 UUPA, itu untuk menyesuaikan
dengan konstitusi. Selama ini, Partai Aceh bilang UUPA tidak sesuai
dengan MoU, tetapi begitu ada yang menguntungkan mereka, dipakai.
Ketua Partai Demokrat ditunjuk sebagai juru bicara 11 partai
politik. Apakah ini tidak berpengaruh terhadap sikap presiden yang juga
pembina partai itu?
Gak mungkin presiden hanya mempertimbangkan mereka itu. Tapi begini
ya. Ditunda atau tidak ditunda sama saja. Tetapi secara hukum penundaan
itu tidak ada dasar hukumnya. Mereka berharap saya akan kurang populer
kalau tidak ada lagi jabatan. Tapi bagi rakyat, kalau saya dizalimi
popularitas saya akan lebih meningkat.
Jadi, bagi anda tidak ada masalah Pilkada ditunda?
Tidak ada masalah. Jangan mereka pikir saya takut. Tetapi, bagaimana
mempertanggungjawabkan uang pilkada yang sudah digunakan. Lalu bagaimana
dengan tuntutan dari 178 calon independen yang sudah mendaftar dan
mengeluarkan uang untuk mengumpulkan KTP dan lain-lain. Ini membuktikan
bahwa rakyat Aceh memang menginginkan adanya calon perseorangan. Hanya
orang-orang yang takut berdemokrasi yang menginginkan Pilkada tidak
berjalan. PKS: Kami Khawatir Ada yang Mengerahkan Massa
Friday, 15 July 2011
 |
| Foto: Dedek Razak - The Atjeh Post |
BANDA
ACEH – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satudari 16 partai politik yang
meminta Pilkada Aceh 2011 ditunda. Mereka mengaku sikap ini diambil
tanpa tekanan dari pihak manapun, hanya untuk menjaga kelangsungan damai
Aceh.
Sempat beredar kabar bahwa beberapa parpol di parlemen Aceh mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk menyetujui penundaan Pilkada Aceh. Ketua PKS Aceh Ghufran Zainal Abadin membantah hal ini.
“Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Sikap ini diambil berawal dari diskusi antar partai, kita berbicara soal situasi kekinian kemudian kita sepakat kalau Pemilukada ditunda dulu,” katanya usai menghadiri rapat lanjutan bersama partai-partai yang minta ditunda Pemilukada, di sebuah restoran kawasan Seutui, Banda Aceh, Kamis malam.
Menurut Ghufran penundaan Pilkada dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik dan memberi waktu kepada pihak-pihak terlibat dalam Pilkada untuk mencari solusi.
Penundaan Pilkada juga penting untuk meminta Pemerintah Pusat mencari solusi terkait kisruh politik di Aceh. Pemaksaan pelaksanaan Pilkada dalam kondisi seperti sekarang dinilai rentan terhadap terjadinya konflik, sehingga butuh situasi politik yang tenang agar Pilkada damai.
Ghufran membantah permintaan penundaan Pilkada karena parpol takut dengan calon perseorangan dari incumbant. “Kita tidak bicara kalah menang di sini, tetapi ini demi kelangsungan damai di Aceh,” sebutnya.
“Kita khawatir akan ada pihak-pihak yang mengerahkan massa untuk memperjuangkan keinginannya sehingga sangat berpotensi terjadi kericuhan, ini salah satu yang harus dicegah,” kata Ghufran.
Dalam rapat malam tadi 14 parpol sudah membuat surat kepada Presiden untuk memohon kepala Negara agar mempertimbangkan penundaan Pilkada di Aceh. Dalam surat ditembuskan ke sejumlah lembaga tinggi Negara dan Muspida Aceh, parpol yang memiliki kursi di parlemen Aceh juga bersedia memboikot Pilkada jika pelaksanaannya dipaksakan.
wandi - Nazar Rujuk?
Thursday, 14 July 2011
Pantauan The Atjeh Post, dalam pertemuan berlangsung sekitar pukul
20.00 Wib itu, Irwandi dan Nazar tampak santai. Sebagai tuan rumah,
Irwandi menyambut Nazar mulai dari pintu rumah. "Nyoe Gubernur priode
kedua," kata Nazar kepada Irwandi. Tersipu-sipu mendengarnya, Irwandi
mempersilahkan Nazar masuk ke ruang tamunya.
Bertemuanya Irwandi-Nazar tentu saja mengundang isyarat politik. Maklum, ini terjadi setelah berlangsungnya sebuah pertemuan politik 12 partai politik yang berkeinginan untuk menunda Pilkada 2011. Memang pula, Irwandi dan Nazar seia sekata dalam soal penundaan Pilkada ini, sama-sama tak menginginkannya.
Saat pertemuan berlangsung di sana ada Muhammad MTA, salah seorang calon Wakil Bupati Pidie. "Mereka tak bicara masalah politik. Cuma kangen-kangenan saja," kata MTA yang mengaku kebetulan datang hendak minta restu dari Irwandi-Nazar dalam pencalonannya itu.
MTA melukiskan, kala bertemu mereka berdua tersipu-sipu malu. Apakah ini menunjukkan mereka akan 'rujuk'? "Tetapi mereka nggak bicara masalah kembali akan berpasangan. Tetapi lebih kepada kangen-kangenan saja," kata MTA. "Saya kira mereka sangat demokratis."
Bertemuanya Irwandi-Nazar tentu saja mengundang isyarat politik. Maklum, ini terjadi setelah berlangsungnya sebuah pertemuan politik 12 partai politik yang berkeinginan untuk menunda Pilkada 2011. Memang pula, Irwandi dan Nazar seia sekata dalam soal penundaan Pilkada ini, sama-sama tak menginginkannya.
Saat pertemuan berlangsung di sana ada Muhammad MTA, salah seorang calon Wakil Bupati Pidie. "Mereka tak bicara masalah politik. Cuma kangen-kangenan saja," kata MTA yang mengaku kebetulan datang hendak minta restu dari Irwandi-Nazar dalam pencalonannya itu.
MTA melukiskan, kala bertemu mereka berdua tersipu-sipu malu. Apakah ini menunjukkan mereka akan 'rujuk'? "Tetapi mereka nggak bicara masalah kembali akan berpasangan. Tetapi lebih kepada kangen-kangenan saja," kata MTA. "Saya kira mereka sangat demokratis."
- Ini Alasan Irwandi Pilkada Tak Ditunda
- Sikap Politik Pertemuan Setui
- Mawardy Ditunjuk Jadi Jubir Partai Politik
Berita Terbaru
Sumber serambinews.com dan atjehpost.com
