Jakarta - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada mempertanyakan penambahan satu kompi Brimob dari Polda Bengkulu sebagaimana dimuat di The Globe Journal baru-baru ini. Serta penambahan yang diberikan Kodam Iskandar muda sebanyak 2400 personil. Dirinya mengatakan, belum pernah dalam sejarah pilkada 2006 dan pemilu 2009 mengerahkan banyak pelibatan dari unsur sipil polisi dan unsur keamanan TNI.
“Penambahan satu kompi Brimob dan 2.400 TNI menunjukan stabilitas keamanan sudah terdektesi mengganggu jalannya pilkada di Aceh. Sehingga Polda Aceh meminta bantuan Polda Bengkulu atas persetujuan Mabes Polri tentunya. Serta meminta bantuan Kodam Iskandar Muda,” ungkap Aryos kepada The Globe Journal, Kamis (17/11).
Aryos menuturkan berbicara keamanan sangat terkait dengan penyebab pemicunya. Di Aceh peluang besar keamanan akan terganggung, dikarena konflil antar elit politik yang membawa dampak kepada rakyat bahwa. Walaupun ada jaminan dari Kapolda Aceh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Aceh masih kondusif dan terkendali. Tetap belum memberikan jaminan keamanan akan stabil.
“Faktanya bisa kita lihat, sampai saat ini situasional perpolitikan Aceh belum kunjung redah. Ditambah lagi masih belum jelas proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Di tunjukan perubahan konstelasi perpolitikan akibat putusan MK atas permintaan masyarakat Aceh sendiri. Belum lagi hasil pemberitaan media kita diinformasikan tindakan intimidasi dan kekerasan fisik kerap kali dilakukan antar elit politik. Angka kriminalitas menjelang pilkada selalu meningkat. Jenisnya pun beragam tergantung target pelaku dan desain kriminalitasnya,” ucapnya panjang lebar.
Kalau keamanan tidak bisa dikendalikan Aceh kembali dalam situasi konflik lagi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat sipil turut membantu kerja-kerja kepolisian menjaga keamanan. Bentuk nyatanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian jenis ancamanan keamanan. Selain itu peran penting lainnya melaukan monitoring terhadap TNI dan Kepolisian agar tetap menjaga sikap netral pada pilkada ini.
“Perlu hubungan masyarakat-aparat keamanan menjadi penting direkat agar mampu menghalau kejahatan yang mungkin terjadi sekaligus mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas politik,” ajaknya.[003]
“Penambahan satu kompi Brimob dan 2.400 TNI menunjukan stabilitas keamanan sudah terdektesi mengganggu jalannya pilkada di Aceh. Sehingga Polda Aceh meminta bantuan Polda Bengkulu atas persetujuan Mabes Polri tentunya. Serta meminta bantuan Kodam Iskandar Muda,” ungkap Aryos kepada The Globe Journal, Kamis (17/11).
Aryos menuturkan berbicara keamanan sangat terkait dengan penyebab pemicunya. Di Aceh peluang besar keamanan akan terganggung, dikarena konflil antar elit politik yang membawa dampak kepada rakyat bahwa. Walaupun ada jaminan dari Kapolda Aceh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Aceh masih kondusif dan terkendali. Tetap belum memberikan jaminan keamanan akan stabil.
“Faktanya bisa kita lihat, sampai saat ini situasional perpolitikan Aceh belum kunjung redah. Ditambah lagi masih belum jelas proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Di tunjukan perubahan konstelasi perpolitikan akibat putusan MK atas permintaan masyarakat Aceh sendiri. Belum lagi hasil pemberitaan media kita diinformasikan tindakan intimidasi dan kekerasan fisik kerap kali dilakukan antar elit politik. Angka kriminalitas menjelang pilkada selalu meningkat. Jenisnya pun beragam tergantung target pelaku dan desain kriminalitasnya,” ucapnya panjang lebar.
Kalau keamanan tidak bisa dikendalikan Aceh kembali dalam situasi konflik lagi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat sipil turut membantu kerja-kerja kepolisian menjaga keamanan. Bentuk nyatanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian jenis ancamanan keamanan. Selain itu peran penting lainnya melaukan monitoring terhadap TNI dan Kepolisian agar tetap menjaga sikap netral pada pilkada ini.
“Perlu hubungan masyarakat-aparat keamanan menjadi penting direkat agar mampu menghalau kejahatan yang mungkin terjadi sekaligus mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas politik,” ajaknya.[003]
Sumber: thegbeljournal.com