 |
| Foto konflik Aceh |
 |
| Foto Konflik Papua |
JAKARTA - Solusi konflik di Papua tak bisa disamakan begitu saja dengan Aceh. Sebab, konflik di tiap wilayah memiliki akar yang khas. Ketika ada upaya penyamaan metode pencarian jalan keluar, maka itu potensial memperumit keadaan.
Satu-satunya persamaan yang mesti ditiru dari konflik Aceh adalah kemauan politik yang kuat dari pemerintah dalam menuntaskanya.
Demikian benang merah yang dikemukakan para akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), dalam konferensi pers yang digagas The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), di Jakarta, Senin (14/11).
“Jangan pertentangkan (solusi) Aceh dan Papua. Pemikiran copy-paste itu. Salah ngasih resep nanti mati semua anak orang,” cetus anggota FAPD dari Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira.
Baginya, sejarah konflik Papua berbeda dengan latar konflik di Aceh. Di Aceh, katanya, jelas siapa yang memiliki kepentingan dalam konflik itu. Begitu pula adanya kepemimpinan yang jelas dari gerakan yang meminta kemerdekaan.
Sementara di Papua, permasalahan lebih kepada segregasi masyarakat akibat distribusi ekonomi yang diskriminatif terhadap rakyat Papua. Begitu pula ketiadaan figur yang representatif di masyarakat Papua. “Setiap wilayah punya sejarah, aktor, dan klaim konfliknya masing-masing. Ini harus dipahami.” (OL-8)
Demikian benang merah yang dikemukakan para akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), dalam konferensi pers yang digagas The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), di Jakarta, Senin (14/11).
“Jangan pertentangkan (solusi) Aceh dan Papua. Pemikiran copy-paste itu. Salah ngasih resep nanti mati semua anak orang,” cetus anggota FAPD dari Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira.
Baginya, sejarah konflik Papua berbeda dengan latar konflik di Aceh. Di Aceh, katanya, jelas siapa yang memiliki kepentingan dalam konflik itu. Begitu pula adanya kepemimpinan yang jelas dari gerakan yang meminta kemerdekaan.
Sementara di Papua, permasalahan lebih kepada segregasi masyarakat akibat distribusi ekonomi yang diskriminatif terhadap rakyat Papua. Begitu pula ketiadaan figur yang representatif di masyarakat Papua. “Setiap wilayah punya sejarah, aktor, dan klaim konfliknya masing-masing. Ini harus dipahami.” (OL-8)
Sumber: media indonesia
