Mendagri Turunkan Tim Pantau Pilkada Aceh

• KIP Aceh Cadangkan Rp. 17 Milyar Untuk Pidie 
• Sekretaris KIP Aceh Lantik Sekretaris KIP Aceh Jaya 
  

Gamawan Fauzi - Mendagri RI

JAKARTA - Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Aceh, dipantau langsung Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Sebelumnya, MK memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakilnya untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon yang belum mendaftar, baik yang diajukan Partai Politik, gabungan Parpol, maupun Perseorangan.

Pada wartawan di Jakarta, Rabu (21/12), hingga saat ini pelaksanaan dari proses putusan MK masih berjalan sesuai jadwal. Putusan MK sudah ditindaklanjuti oleh KIP dan KPU memberikan jaminan tidak ada perubahan.

‘’Kami akan pegang jadwal saja.  Kata KPU situasi politik di sana sejauh ini kondusif. Saya hari ini menugaskan Dirjen berangkat ke sana,’’ kata Gamawan.

Perihal sepinya minat pendaftar, menurut Gamawan, pihaknya tidak akan ikut campur masalah substansi politik. Tugas KPU dan Kemendagri adalah memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung dalam kondisi yang aman.

‘’Kita tidak akan masuk ke wilayah itu. Tapi saya yakini partisipasi akan tetap,’’ kata Gamawan optimis.

Diketahui, sengketa Pemilukada Aceh ini digugat pasangan calon independen, TA Khalid-Fadhullah yang meminta tahapan proses Pilkada yang tengah berjalan dihentikan sebelum ada kepastian hukum yang jelas.

Alasanya, penggugat menilai Surat Keputusan (SK)  Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tingkat provinsi serta kabupaten/walikota di Aceh melanggar keputusan KPU 9/2010 tentang waktu 210 sebelum hari penyelenggaraan Pilkada dan lebih dahulu harus ada Petunjuk Pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) pembentukan PPK, PPG, dan PPS.

KIP Aceh Cadangkan Rp. 17 Milyar Untuk Pidie

Sementara dari Banda Aceh lilaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mencadangkan dana Rp17 miliar untuk KIP Pidie apabila pemilihan gubernur tidak bisa digelar serentak dengan pilkada bupati di kabupaten itu.

“Ini untuk jaga-jaga apabila pilkada Bupati Pidie ditunda, sehingga tidak ikut menunda pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh,” kata Sekretaris KIP Aceh Djasmi Has di Banda Aceh, Rabu [21/12].

KIP Aceh menjadwalkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie serta pilkada di 16 kabupaten/kota lainnya di Aceh pada 16 Februari 2012.

Namun karena terhambatnya pencairan dana pilkada dari Pemerintah Kabupaten Pidie, KIP setempat mengusulkan penundaan pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten itu.

Menurut Djasmi, pilkada gubernur sepenuhnya dibiayai oleh APBA. Sedangkan anggaran pilkada bupati didanai oleh APBK masing-masing kabupaten/kota.

“Karena di Kabupaten Pidie juga menggelar pemilihan kepala daerah bersamaan dengan pilkada gubernur, pembiayaan kedua pilkada tersebut dibiayai oleh ABPA dan APBK,” kata dia.

Ia mengatakan, APBA menanggung 60 persen dan APBK sebesar 40 persen. Namun yang ditanggung APBA tersebut hanya untuk lima item, seperti honor petugas, verifikasi bakal calon perseorangan, dan kegiatan lainnya.

“Tetapi karena ada usulan penundaan pilkada bupati oleh KIP Pidie, dengan sendirinya KIP Aceh terpaksa membiayai 100 persen penyelenggaraan pemilihan gubernur di kabupaten itu,” ujarnya.

“Ini masih ancang-ancang karena keputusan resmi penundaan pilkada Bupati Pidie tersebut belum ada. Dana cadangan untuk KIP Pidie ini diambil dari alokasi pilkada gubernur putaran kedua,” katanya.

Ia mengatakan, penggunaan dana putaran kedua tersebut harus melalui peraturan gubernur. Rancangan peraturan gubernur sudah disiapkan, sehingga ketika keputusan resmi penundaan pilkada Pidie dikeluarkan, dana pemilihan gubernur di kabupaten itu bisa langsung dicairkan.

“Peraturan gubernur belum dikeluarkan karena belum tentu usulan penundaan pilkada Pidie diterima. Namun semua kemungkinan sudah dipersiapkan sebagai langkap antisipasi,” kata Djasmi Has.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya Pilkada Pidie Terancam Gagal, disebabkan Bupati Pidie Mirza Ismail hingga kini belum  mencairkan sepenuhnya dana Pilkada yang menjadi tanggungan pemerintah setempat dengan total senilai Rp15,1 miliar.

Sekretaris KIP Aceh Lantik Sekretaris KIP Aceh Jaya

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Djasmi Has atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik Sardani sebagai Sekretaris KIP Aceh Jaya.

Pelantikan berlangsung di Aula KIP Aceh di Banda Aceh, Rabu. Turut dihadiri Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan anggota KIP Aceh Tgk Akmal Abzal serta komisioner KIP Aceh Jaya.

Sekretaris KIP Aceh Djasmi Has mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris KIP Aceh Jaya yang lowong sejak sebulan setengah lalu.

“Jabatan Sekretaris KIP Aceh Jaya lowong setelah pejabat lama ditarik ke pemerintah kabupaten setempat, karena yang bersangkutan merupakan pegawai pemerintah daerah,” katanya.

Sebelum dilantik sebagai Sekretaris KIP Aceh Jaya, Sardani menjabat Kepala Subbagian Keuangan di Sekretariat KIP Aceh. Sementara, sekretaris lama, Kusomi, belum sempat dilantik karena ditarik kembali ke sekretariat daerah.

Ia mengatakan, penunjukan sekretaris tersebut dinilai mendesak agar penyelenggaraan pemilihan kepada daerah di kabupaten itu tidak terhambat.

“KIP Aceh Jaya akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 16 Februari 2012. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh,” katanya.

Menurut dia, tugas sekretaris di KIP Aceh Jaya sangat penting, terutama dalam hal pencairan dana pilkada. Sebab, ketua KIP maupun para komisionernya tidak berwenang mencairkan dana pilkada.

“Saya mengimbau pejabat yang baru dilantik ini langsung bekerja serta berkoordinasi dengan jajarannya agar pilkada gubernur dan bupati yang tinggal dua bulan lagi terlaksana dengan lancar,” pinta Djasmi Has.

Sumber kutipan: jpnn.com dan beritasore.com

by FKMIPOL ACEH.