Tim Pemantau Otonomi Khusus
(Otus) Aceh dan Papua DPR RI akan memanggil Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk
mendengarkan langkah konkret pemerintah dalam penyelesaian konflik
regulasi pilkada di Aceh.
Wakil Ketua Tim Pemantau, Drs Marzuki Daud, menyampaikan rencana tersebut kepada Serambi seusai bertemu dengan Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua, Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Selasa (27/9) pagi. Pertemuan itu juga diikuti Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil.
“Secepatnya tim pemantau bertemu pejabat terkait guna mendengarkan penjelasan pemerintah soal Pilkada Aceh,” ujar Marzuki Daud. Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Aceh itu menyatakan, Pilkada Aceh merupakan salah satu cara paling demokrartis dalam memilih pemimpin yang legitimate di daerah tersebut.
“Kita tentu sangat mengharapkan persoalan Pilkada Aceh tidak sampai memunculkan konflik baru, mengingat Aceh baru saja pulih dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Kita mendorong perdamaian Aceh tetap lestari dan abadi,” kata Marzuki Daud.
Ia tambahkan, pembangunan di Aceh tidak boleh terhenti karena akan berdampak bagi masyarakat luas. “Tim pemantau mendorong agar Aceh bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secepatnya. Akibat konflik dan tsunami, Aceh mengalami kehancuran infrastruktur dan tersendatnya roda perekonomian. Persoalan politik pilkada mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru, karena itu harus cepat diatasi. Dalam pertemuan nanti, kita mau mendengarkan apa langkah pemerintah mengatasi masalah tersebut,” ujar Marzuki Daud. (fik)
Wakil Ketua Tim Pemantau, Drs Marzuki Daud, menyampaikan rencana tersebut kepada Serambi seusai bertemu dengan Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua, Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Selasa (27/9) pagi. Pertemuan itu juga diikuti Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil.
“Secepatnya tim pemantau bertemu pejabat terkait guna mendengarkan penjelasan pemerintah soal Pilkada Aceh,” ujar Marzuki Daud. Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Aceh itu menyatakan, Pilkada Aceh merupakan salah satu cara paling demokrartis dalam memilih pemimpin yang legitimate di daerah tersebut.
“Kita tentu sangat mengharapkan persoalan Pilkada Aceh tidak sampai memunculkan konflik baru, mengingat Aceh baru saja pulih dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Kita mendorong perdamaian Aceh tetap lestari dan abadi,” kata Marzuki Daud.
Ia tambahkan, pembangunan di Aceh tidak boleh terhenti karena akan berdampak bagi masyarakat luas. “Tim pemantau mendorong agar Aceh bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secepatnya. Akibat konflik dan tsunami, Aceh mengalami kehancuran infrastruktur dan tersendatnya roda perekonomian. Persoalan politik pilkada mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru, karena itu harus cepat diatasi. Dalam pertemuan nanti, kita mau mendengarkan apa langkah pemerintah mengatasi masalah tersebut,” ujar Marzuki Daud. (fik)
Sumber: serambinews.com
