Jakarta
– Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terancam dilanda konflik sosial yang
mengarah ke kekerasan.
Ini menyusul pertikaian antara pihak legislatif dan eksekutif terkait
pemilihan kepala daerah. Juru bicara Masyarakat Sipil Pro Perdamaian
Hendra Fadli mengatakan, kubu Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf
dikhawatirkan akan saling memobilisasi massa menjelang pilkada nanti.
Kehawatiran ini muncul pascal keputusan Gubernur Aceh Irwandi yang tetap
menggelar pilkada dan dibalas dengan sikap Partai Aceh pimpinan Muzakir
Manaf yang tidak mendaftarkan calonnya untuk ikut pilkada.
“Ketika
eksekutif bersama KIP tetap melaksanakan tahapan pemilu dan legislatif
dalam hal ini Partai Aceh tidak mendaftar dan diduga kuat tidak akan
berpartispasi dalam pilkada Aceh, ini akan mengarah kepada unjuk
kekuatan dengan cara mobilisasi massa. Ini yang kita khawatirkan, kalau
mobilisasi massa terus terjadi secara masif maka akan terjadi konflik
sosial. Artinya pemilu tidak bisa berjalan secara normal bahkan bisa
mengarah kepada kekerasan politik di Aceh.”
Juru
bicara Masyarakat Sipil Pro Perdamaian Hendra Fadli menambahkan,
Presiden SBY didesak untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan
politik yang terjadi di Aceh. Apabila hal itu tidak segera dilakukan,
maka bukan tidak mungkin Aceh akna kembali dilanda konflik politik.
Sebelumnya,
Partai Aceh memboikot pelaksanaan pilkada Aceh. Ketua Umum Partai Aceh
Muzakir Manaf mengatakan, keputusan ini diambil menyusul keputusan MK
yang mencabut salah satu pasal dalam UU Pemerintahan Aceh yang melarang
calon independen ikut dalam pilkada. Sementara itu, Gubernur Aceh
Irwandi Yusuf juga menolak qanun pilkada yang diajukan DPR Aceh yang
melarang calon independen ikut dalam pilkada. Pada pilkada nanti,
Irwandi Yusuf akan kembali maju melalui jalur independen. Sedangkan
Partai Aceh rencananya akan mengusung pasangan Abdullah Zaini – Muzakir
Manaf.
Sumber: kbr68h.com
