"Sebagian kecil masyarakat Papua selalu bergejolak ingin memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), karena merasa seolah-olah pemerintah pusat atau Jakarta
telah merampok kekayaan sumber daya alam wilayah Papua," kata Jusuf Kalla (JK) saat berbicara pada Seminar Nasional Pembangunan Bangsa Berbasis Demokrasi Konstitusional yang Berkeadilan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/11).
Padahal ujar JK, yang diambil pemerintah pusat di Papua jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan uang dikembalikan pemerintah pusat ke Papua. "Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dana yang dikucurkan pemerintah pusat di Papua sudah mencapai Rp29 trilun lebih, jauh lebih besar empat sampai lima kali lipat dari pendapatan yang diambil pemerintah pusat di tanah Papua," katanya.
Itu artinya, lanjut JK, seluruh pemerintah provinsi di Indonesia telah memberi subsidi dan berkontribusi besar bagi pembangunan masyarakat Papua. "Kalau kemudian hari ini masyarakat Papua secara umum masih jauh dari sejahtera, itu bukan karena sumber daya alamnya telah dirampok oleh pemerintah pusat. Akan tetapi lebih pada ketidakadilan dari pengelolaan uang
yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut," katanya.
Oleh karena itu, ujar JK, untuk menyelesaikan konflik Papua, pemerintah pusat mengontrol secara ketat pemanfaatan dana yang dikucurkan di Papua. Dengan demikian dapat bermanfaat secara adil bagi pembangunan infrastuktur dasar demi peningkatakan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh. (Ant/OL-01)
Sumber: media indonesia
