Konflik Pilkada Aceh ditengarai mengarah pada konfrontasi dan radikalisasi massa.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh memperingatkan bahaya konflik Pilkada
Aceh yang mulai mengarah kepada radikalisasi massa. Peringatan itu
dituangkan dalam surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia.“Kepada Yang Terhormat, Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, di Jakarta. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kami yang bertanda-tangan di bawah ini meyakini bahwa konflik pilkada yang terjadi di Aceh berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah pusat,” tulis KontraS dalam surat terbuka yang diterima VIVAnews, Jumat 21 Oktober 2011.
Juru Bicara
KontraS Aceh, Hendra Fadli, menyatakan bahwa kisruh Pilkada Aceh saat
ini sedang mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa
oleh masing-masing kubu politik. “Cara itu lazim digunakan dalam praktek
‘demokrasi’ sekarang ini, ketika penyelesaian melalui lobby, negosiasi, serta instrumen legal, sudah tersumbat,” kata dia.
Fadli
lebih lanjut mengingatkan, dari segi historis, Aceh merupakan daerah
yang memiliki pengalaman sekaligus kemampuan terbaik dalam hal
mobilisasi massa. “Oleh karena itu, kami memprediksi, dalam beberapa
waktu ke depan, mobilisasi massa dalan jumlah besar dan masif akan terus
terjadi,” ujarnya.
KontraS Aceh berharap, tren politik
mobilisasi massa itu dapat berlangsung dalam koridor damai dan tidak
bersifat destruktif. “Namun aksi-aksi kolosal tentu sulit dijamin tidak
akan megarah pada kekerasan dan radikalisasi massa. Apalagi, situasi ini
juga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
antidemokrasi,” kata Fadli.
Oleh sebab itu, KontraS dan sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat di Aceh yang tergabung dalam Masyarakat Sipil
Pro-Perdamaian, menyarankan Presiden untuk turun tangan guna
mengarahkan para pihak yang berseteru di Aceh. “Dalam hal ini Irwandi
Yusuf dan Muzakir Manaf, agar bersikap arif sehingga tidak terjebak
dalam politik antagonis,” terang Fadli.
Ia meminta kedua tokoh
itu mampu bersikap sebagai negarawan. KontraS juga meminta Presiden
untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan kisruh Pilkada Aceh, dengan
mengedepankan sikap netral. “Pastikan TNI/Polri, serta jajaran intelijen
negara untuk bersikap netral, profesional, dan bertindak proporsional,”
tegas Fadli. (eh)
Sumber: VIVAnews.com
