| Foto by www.google.com |
Jelang pemilukada Aceh yang akan datang, berbagai kepentingan tampaknya mulai bermain di Aceh demi memenangkan salah satu partai ataupun kandidat yang terbilang kuat dan diunggulkan. Kepentingan yang berangkat dari kebutuhan partai-partai baik nasional maupun lokal dapat dipahami sebagai upaya partai untuk memelihara ritme dan dukungan yang signifikan bagi keberlangsungan masa depan partai namun demikian, apabila kepentingan asing ikut bermain di Aceh tentunya tidak bisa terlepas dari rencana strategis negara yang berkepentingan terhadap Aceh di masa yang akan datang.
Sahabat,
Minggu lalu, Pejabat Asisten Keamanan Regional AS, Vincent Cooper melakukan kunjungan ke Aceh sebagai bentuk dukungan kepada Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilukada yang demokratis. Pada kesempatan tersebut, Vincent Cooper bertemu dengan pejabat Gubernur Aceh, Tarmizi Karim dan Ketua Partai Aceh sekaligus kandidat Calon Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan kepada wartawan bahwa AS akan mengirim 5 orang pemantau dalam pelaksanaan pemilukada yang akan datang di Aceh. Hal tersebut merupakan bagian dari bentuk dukungan AS kepada Pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Aceh secara moral demi terselenggaranya pemilukada yang adil, jujur dan demokratis.
Namun demikian, benak saya bertanya-tanya sebegitu pentingnya kah Aceh sehingga sampai-sampai seorang pejabat AS harus datang di tengah kesibukannya? Melihat dari jabatan yang melekat kepada Mr. Vincent Cooper, saya memperkirakan itu bukanlah jabatan dalam struktur organisasi Kedutaan AS seperti yang diberitakan oleh media-media lokal selama ini. Sebab, jabatan dan kepangkatan di kedutaan-kedutaan pada umumnya hampir sama di seluruh dunia, mulai dari duta besar, minister atau HOC (Head of Chancery) yang juga biasa disebut Wakil dubes atau kepala perwakilan dan lalu di bawahnya pangkat-pangkat diplomatik minister counselor, counselor hingga sekretaris 1, 2 dan 3 serta asisten tehnis. Memang sudah menjadi rahasia umum bagi kedutaan-kedutaan di seluruh dunia “menyelipkan” jabatan sementara yang hanya berlaku internal untuk kepentingan mata-mata/spy terhadap negara yang ditempatinya. Saya pun mencoba untuk berselancar di dunia maya dan menemukan nama dan jabatan yang sama, Vincent Cooper, Assistant Regional Security Officer. Berita terkait (entah memang ini orangnya atau tidak) menunjukkan bahwa yang bersangkutan mencoba untuk merekrut sukarelawan damai yang ditempatkan di Bolivia dan Cuba guna tugas-tugas mata-mata. Visit the link: http://kabulpress.org/my/spip.php?article53959 dan selanjutnya adanya link: http://crooksandliars.com/2008/02/15/bolivia-charges-us-official-with-espionage
Terlepas dari benar tidaknya link-link di atas yang saya bagi, menurut saya perlu kiranya kita melihat persoalan secara jernih demi menjaga perdamaian di Aceh memang benar-benar untuk orang Aceh bukan karena “dititipkan” oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam pertemuannya dengan PA, pejabat AS tersebut tidak mengungkapkan dengan jelas isi pertemuannya, demikian juga dengan Muzakkir Manaf yang akrab dipanggil Mualem, keduanya hanya menyampaiakn hal-hal yang bersifat umum dan retoris sehingga saya menyimpulkan adanya bargaining politik dan kepentingan di dalamnya. Bagi AS, Aceh merupakan salah satu sumber penghasil gas alam yang sangat signifikan bagi kepentingan AS sehingga wajar kiranya apabila AS sangat berkepentingan terhadap Aceh, namun menjadi hal yang tidak wajar apabila yang ditemui oleh AS adalah salah satu kandidat calon Wakil Gubernur dari partai lokal terbesar di Aceh. Kenapa ia tidak juga berkunjung ke kandidat-kandidat lainnya? dalam politik diplomasi luar negeri, kunjungan resmi dapat diartikan adanya hubungan yang cukup baik sekaligus bentuk dukungan penting bagi suatu negara ataupun pemerintahan. Saya menggolongkan kunjungan ini merupakan kunjungan resmi karena Vincent Cooper mewakili Kedutaan AS di Jakarta untuk memberikan dukungan walaupun secara tersirat kepada Partai Aceh. Sementara bagi partai Aceh yang akan berupaya segala cara untuk memenangkan pemilukada yang akan datang memerlukan AS sebagai bagian dari strategi masa depan Aceh dimana proyek-proyek masa depan dan kerja sama langsung AS-Aceh dapat menguntungkan kedua belah pihak. Ini sangat mungkin terjadi, apabila qanun wali nanggroe benar-benar disahkan oleh PA dimana di dalamnya disebutkan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewenangan untuk menandatangani kerja sama luar negeri. Siapa tahu?Kesimpulan saya sementara, AS tampaknya telah memprediksi kemenangan kandidat dari Partai Aceh dalam pemilukada yang akan datang sehingga melakukan upaya dasar dalam hubungan diplomatik yaitu “trust building” di antara keduanya. Sementara itu, PA menganggap dukungan AS sangat signifikan bagi keberlangsungan partainya maupun masa depan Aceh serta menguatkan posisi Aceh secara internasional tentunya atas dukungan AS. Dengan landasan tersebut, pertanyaan berikut adalah apakah ini jalan menuju kemerdekaan? siapa tahu?
Sebagai orang awam dan warga masyarakat biasa yang kerap mengamati perkembangan di Aceh, saya hanya dapat berharap bahwa perdamaian dan kesejahteraan Aceh adalah prioritas komitmen yang harus dibangun oleh siapapun pemenang pemilukada yang akan datang, bukan karena siapapun atau apapun tetapi semata-mata demi rakyat Aceh. Sehingga kembali kepada niat awal untuk mensejahterakan rakyat Aceh dan menjadikan rakyat Aceh sebagai satu-satunya alasan untuk membangun Aceh yang maju, modern dan islami.
Salam damai,
Rafli Hasan
Sumber: www.politik.kompasiana.com
