Selasa, 27 Desember 2011

Tragedi Bima, Mahasiswa Aceh Menilai SBY Pembunuh Rakyat

Bendera SMUR
Lhokseumawe - Puluhan aktifis dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Kesatuan Mahasiswa Kota Lhokseumawe (KEUMALA) dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) berunjuk rasa minta SBY, Budiyono, dan Kapolri, Timur Pradopo, diturunkan dari jabatannya, karena dinilai mereka pembunuh rakyat. 

Mereka melakukan aksi atas keperihatinannya terhadap kerusuhan yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini, yang menewaskan sekitar 3 orang termasuk kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - IMM NTB. Kerusuhan di Bima tersebut di akibatkan atas tindakan Bupati yang tidak mengindahkan permintaan warga agar SK Bupati Nomor 188/45/357/004 tahun 2010 tentang izin eksplorasi penambangan emas PT Sumber Mineral Nusantara di Bima dicabut.


Dalam unjuk rasa itu mahasiswa membawa spanduk yang bertuliskan  “SBY, wakilnya, Budiyono, dan Kapolri, Timur Pradopo, adalah pembunuh” dipusat kota Lhoksemawe, Minggu (25/12).

Ilustrasi - SMUR Aceh Barat
“Oleh karena itu kami bersikab bahwa Penembakan dan Kekerasan terhadap rakyat Bima adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap Hak dasar rakyat atas tanah dan memperoleh kehidupan layak,”ujar Koordinator Aksi, Syahrul kepada The Globe Journal secara tertulis, Minggu (25/12).

Mahasiswa juga meminta dihentikan penangkapan terhadap rakyat Bima yang terlibat dalam aksi menuntut penolakan tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara. Dan mereka dibebaskan tanpa syarat terhadap Adi Supriyadi (aktivis LMND) beserta rakyat sipil lainnya yang ditangkap Kepolisian Resort Bima.

Mereka menilai, tindakan tersebut merupakan tindakanyang  tak beradab dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dalam bernegara.” Menuntut Kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan Keputusaannya terkait Judicial Review UU Mineral Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang melegitimasi kriminalisasi terhadap rakyat serta melemahkan partisipasi rakyat dalam penentuan izin berdirinya perusahaan tambang,”tukas syahrul.

Tambah Syahrul, akar persoalan dari berbagai macam konflik didaerah-daerah penghasil tambang tersebut adalah kebijakan Pemerintah SBY-Boediono di sektor ekstratif yang memihak kepada kepentingan modal.
Sumber kutipan: theglobejournal.com 

Berita Terkait
  1. Kasus Bima NTB

 
Design by Safrizal Ilmu Politik UNIMAL | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...; linkwithin_text='Baca Juga:'; Related Posts with Thumbnails